Erlin Vera Budiman's

Erlin Vera Budiman's

MATERI TRAINING OF TRAINERS (TOT) ADVOKASI PPA

MATERI TRAINING OF TRAINERS (TOT) ADVOKASI PPA
Read more
IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN

IMPLEMENTASI PENGALIHAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN SEKTOR PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) MENJADI PAJAK DAERAH DI KOTA BANJARMASIN
Read more
STUDI PEMISAHAN UNSUR LANTANIDA DARI HASIL BELAH URANIUM DENGAN TEKNIK ION KROMATOGRAFI

STUDI PEMISAHAN UNSUR LANTANIDA DARI HASIL BELAH URANIUM DENGAN TEKNIK ION KROMATOGRAFI
Read more
JUMLAH INDIVIDU DAN KELOMPOK BEKANTAN (Nasalis larvatus, Wurmb) Di TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU

JUMLAH INDIVIDU DAN KELOMPOK BEKANTAN (Nasalis larvatus, Wurmb) Di TAMAN NASIONAL DANAU SENTARUM KABUPATEN KAPUAS HULU
Read more
1-50 Rabu, 29 Juni WIB Kamis, 30. Kamis, 30 Juni WIB selesai. Kamis, 30 Juni WIB Jumat, 01 Juli

1-50 Rabu, 29 Juni WIB Kamis, 30. Kamis, 30 Juni WIB selesai. Kamis, 30 Juni WIB Jumat, 01 Juli
Read more
POPULASI BAKTERI PENGOKSIDASI BESI DAN SULFUR AKIBAT PENGGENANGAN DAN PENGERINGAN PADATANAH SULFAT MASAM DI KALIMANTAN SELATAN

POPULASI BAKTERI PENGOKSIDASI BESI DAN SULFUR AKIBAT PENGGENANGAN DAN PENGERINGAN PADATANAH SULFAT MASAM DI KALIMANTAN SELATAN
Read more
1209

1209
Read more
EVALUASI KEBIJAKAN SATU ARAH DI JALAN LET. JEND. SUWARTO KOTA BANJAR, JAWA BARAT ABSTRAK

EVALUASI KEBIJAKAN SATU ARAH DI JALAN LET. JEND. SUWARTO KOTA BANJAR, JAWA BARAT ABSTRAK
Read more
PENGETAHUAN GURU SMA DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TERHADAP KURIKULUM 2013

PENGETAHUAN GURU SMA DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT TERHADAP KURIKULUM 2013
Read more
BAB I PENDAHULUAN. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I PENDAHULUAN. digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id
Read more
BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

BAB 3 GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN
Read more
KETIKA IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) BERSINGGUNGAN KAWASAN HUTAN. Oleh : Sri Sultarini Rahayu. Auditor pada Inspektorat IV Kementerian Kehutanan

KETIKA IJIN USAHA PERKEBUNAN (IUP) BERSINGGUNGAN KAWASAN HUTAN. Oleh : Sri Sultarini Rahayu. Auditor pada Inspektorat IV Kementerian Kehutanan
Read more
ADA APA DENGAN BUDAYA RISET KITA? (SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN ADMINISTRASI PUBLIK) Mita Widyastuti. Universitas Islam 45 Bekasi

ADA APA DENGAN BUDAYA RISET KITA? (SEBUAH TINJAUAN SOSIOLOGIS DAN ADMINISTRASI PUBLIK) Mita Widyastuti. Universitas Islam 45 Bekasi
Read more
UNIVERSITAS INDONESIA

UNIVERSITAS INDONESIA
Read more
HASIL DAN PEMBAHASAN

HASIL DAN PEMBAHASAN
Read more
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Read more
2017

2017
Read more
MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 36 TAHUN 2014 TENTANG
Read more
Tugas Keterpilihan Bangsa Yahudi Dipindahkan Kepada Gereja oleh Kristus

Tugas Keterpilihan Bangsa Yahudi Dipindahkan Kepada Gereja oleh Kristus
Read more
PRINSIP HUKUM YANG BERKEADILAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT UMUM DI KABUPATEN MERAUKE

PRINSIP HUKUM YANG BERKEADILAN EKONOMI SOSIAL DAN BUDAYA DALAM MASYARAKAT UMUM DI KABUPATEN MERAUKE
Read more
ANALISIS BIAYA INVESTASI PADA PERUMAHAN GRIYA PANIKI INDAH

ANALISIS BIAYA INVESTASI PADA PERUMAHAN GRIYA PANIKI INDAH
Read more
BAB III METODE PENELITIAN. dan merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan

BAB III METODE PENELITIAN. dan merefleksikan tindakan melalui beberapa siklus secara kolaboratif dan
Read more
Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) Vol 7, No. 1, 2016

Jurnal Riset Manajemen Sains Indonesia (JRMSI) Vol 7, No. 1, 2016
Read more
Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undangundang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Pres

Pasal 3 (1) Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undangundang Dasar. ***) (2) Majelis Permusyawaratan Rakyat melantik Pres
Read more